Dirinya belum melihat relevansi dari perubahan nomenklatur ini. Karena, jika hanya mengubah nama, maka tugas DPA tak jauh dari tugas-tugas Wantimpres yang ada sekarang ini.
“Karena hanya akan menjadi gimik politik dan ajang balas jasa pada tokoh-tokoh di pemenangan pilpres. DPA akan serupa dengan duta besar, komisioner perusahaan negara, yang selama ini banyak ditempati oleh relawan politik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Dedi menyarankan agar posisi DPA ini dikaji bersama antara DPR dan pemerintah, termasuk dengan presiden terpilih. “Sehingga mungkin saja bagi presiden terpilih menentukan siapa saja yang akan masuk ke DPA, itu jika DPA dilihat serupa dengan Wantimpres,” katanya.
(rca)
