Wakil Ketua Komisi VII DPR Minta Izin Perusahaan Nikel di Raja Ampat Dievaluasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi total penerbitan seluruh jenis izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan berharap tidak ada tebang pilih.“Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT GAG Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran,” tegas Evita Nursanty, Minggu(8/6/2025).

Baca juga: Kompak! ESDM hingga Bupati Berikan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat