Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang HIPAKAD berikan langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka peluang mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) dan Kodam Jaya bisa memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya bisa bekerja sama dengan Pemprov Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang tinggal di Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebagian orang tua mereka telah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di sini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon kepada semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, dan penghuni kompleks TNI ada jalan keluar dalam menangani kasus ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak baik di kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
(jon)
