Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN terkait.
“Rakyat akan mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Saat ini Pansus Haji DPR tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal terhadap Kementerian Agama.” ujar Bintang.
Oleh sebab itu jika ingin mendapat dukungan rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak terkait atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.
“Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum HAM dan Imigrasi atas dugaan merebaknya visa ziarah untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan terkait pengadaan makanan bagi jamah calon haji.” ucapnya.
“Jangan lupa juga panggil Ormas Islam terkait fatwa keagamaan. Selama pimpinan Kementerian terkait tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik jadi sulit dibantah,” kata Bintang.
(abd)
